Pj Gubernur Jabar Dilantik, Fraksi Demokrat, PKS Dan Gerindra Dorong Pansus Hak Angket

INDONESIASATU.CO.ID:

WARTAJATIM.COM - BANDUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, pada Senin (18/6/2018). Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu akan memimpin Jabar hingga ada gubernur definitif. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Menurutnya, dasar hukum pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar berdasarkan Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. 

“Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bahtiar, di Bandung, Jawa Barat, seperti dilansir laman resmi Kemendagri, Senin (18/6/2018).  

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. 

Selain itu, kata Bahtiar, aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota. Dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi. 

Dalam konteks ini, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan masa jabatannya berakhir beberapa hari yang lalu, yakni pada 13 Juni 2018. Maka, lanjut dia, untuk mengisi kekosongan, Mendagri memutuskan mengangkat pelaksana harian (Plh) Gubernur Jabar, yakni Iwa Karniwa, Sekda Provinsi Jabar.

"Sekarang Komjen Pol Iriawan sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Beliau sekarang di Lemhanas. Beliau adalah pejabat esselon satu sestama Lemhanas atau setara Dirjen atau Sekjen di kementerian,” kata dia. 


Bentuk Pansus Hak Angket

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mendorong DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mengoreksi kebijakan pelantikan Irjen Pol M Iriawan jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Didik menilai pelantikan Iriawan melanggar konstitusi.

"DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," kata Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan berdasarkan UU dan aturan yang berlaku.

Menurut dia ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

"Setidak-tidaknya ada indikasi pelanggaran terhadap 3 undang-undang yaitu UU nomor 5 tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah," ujarnya.

Demokrat tidak sendirian, Fraksi PKS ikut bicara tentang perlunya ada hak angket terkait pelantikan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. 

"Bukan hanya Fraksi PKS, sejumlah pakar juga mengingatkan potensi pelanggaran undang-undang kebijakan ini. Sehingga jika ada Fraksi yang mengusulkan hak angket atas kebijakan ini saya kira cukup beralasan dan objektif. Nanti akan kita uji bersama apakah pemerintah melanggar undang-undang atau tidak," Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada Tirto, Selasa (19/6/2018). 

Fraksi PKS menyayangkan pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Mereka menilai, pengangkatan Iriawan sebagai hal yang kontraproduktif. Padahal, PKS sudah pernah meminta pemerintah untuk tidak melantik Iriawan yang masih Polri aktif.

"Kami juga sudah ingatkan agar Mendagari tidak memicu polemik yang kontraproduktif bagi terciptanya suasana kondusif jelang pilkada dan direspon baik saat itu oleh Mendagri dengan mengurungkan niat tersebut. Tapi kenapa kebijakan tersebut kini tetap dijalankan juga?," kata Juwaini.

Sejalan dengan partai Demokrat dan PKS, Fraksi Partai Gerindra juga mendukung rencana pengguliran pansus hak angket pengangkatan Komjen Pol Iriawan selaku perwira tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Mereka akan mengikuti sikap Fraksi DPRD Gerindra Jabar yang menolak pelantikan Iriawan. 

"Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Selasa (19/6/2018). (Tim) 


Sumber Tirto.id

  • Whatsapp

Index Berita